Curhat Terbuka Untuk Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI

Salam kenal dan hormat untuk Anda, Bapak Menteri Muhadjir Effendy. Perkenalkan, nama saya Ifaikah Kalidin. Saya putri daerah Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tepatnya di kampung Bujur, Desa Pesanggrahan. Kampung pesisir yang jauh dari pusat kota pemerintahan. Saya lahir dan besar di pulau Madura, menempuh pendidikan pun di sana. Di jaman saya sekolah dulu, akses terhadap buku-buku bacaan hanya terbatas pada buku pelajaran. Pun ada perpustakaan kecil dengan jumlah koleksi yang tak seberapa. Meski demikian, perpustakaan kecil itulah yang kini membawa saya menemui banyak pengalaman dan kesempatan belajar di luar pulau Madura.

Ketersediaan bahan bacaan selain pelajaran, baik dulu maupun sekarang tak jauh berbeda. Itu juga yang dirasakan oleh adik-adik di kampung, ketika saya dan teman-teman menggagas sebuah rumah baca Rumah Kubuku di kampung kami.

Pada awalnya pendirian, hanya koleksi buku pribadi yang kami miliki namun kami tetap percaya diri mendirikannya. Lalu datang bantuan buku dari Pustaka Bergerak Indonesia melalui Program Free Cargo Literacy (FCL) atau Kargo Literasi Gratis. Bahagia sekali rasanya saat itu ketika kami mendapatkan kiriman buku dari para donatur. Ada yang dikirim dari Jawa Tengah, Jakarta, Tangerang dan mereka adalah orang yang sama sekali kami tidak kenal kecuali kebaikan dan kepeduliannya pada gerakan kecil kami.

Semangat kami terus tumbuh, buku-buku bertambah dan jumlah kunjungan ke rumah baca kami pun semakin bertambah. Tak hanya itu, konsep Pustaka Bergerak yang mendatangi pembaca, bukan menunggu pembaca datang juga kami lakukan. Kami datang ke tempat anak-anak bermain, kami menggelar lapak di pinggir sawah, depan rumah, depan warung ayam geprek dan tempat-tempat lain yang bisa kami datangi.

Tahukah Pak Menteri, setiap tanggal 17 di setiap bulannya, kami selalu menantikan hari itu. Hari di mana program FCL berlangsung, hari raya pustaka kami menyebutnya, hari kemerdekaan anak-anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hari paling sibuk bagi pegiat literasi menyiapkan buku-buku untuk didonasikan dan kami menanti. Apakah bulan ini rumah baca kami masuk dalam daftar tujuan donasi, apakah motor tua pak pos kecamatan akan menyambangi kami dan mengantar kebaikan hati para donatur. FCL menembus batas kota, kabupaten, provinsi, dan pulau.

Barangkali apa yang kami alami di kampung tidak seberapa berat perjuangannnya dibandingkan teman-teman pegiat literasi yang berada di Pulau-pulau lain yang aksesnya lebih sulit lagi. Misalnya, kawan pegiat dari Taman Baca Isogo di Sorong, Papua.

Untuk menjaring donasi, sebagaimana kami, mereka posting kegiatan di Pustaka Bergerak. Terdengar sepele tetapi bagi mereka adalah perjuangan yang cukup berat karena di kampung tidak ada jaringan dan listrik. Hape pun jarang aktif, susah mendapatkan dokumentasi kegiatan. Meski demikian, usaha mereka membuah hasil.

Lalu pak Menteri, keluarlah Surat Edaran dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud untuk menjawab ketidakpastian FCL beberapa bulan terakhir. Isinya, bagi kami pegiat literasi sangat tidak berpihak pada kemajuan literasi di Indonesia. Peraturan yang kami harapkan dapat memperbaiki tata kelola FCL justru membatasi. Beberapa hal di antaranya :

Kriteria & jenis Buku

Selama ini donatur bebas menentukan kriteria & jenis buku yang akan didonasikan. Donatur mengkurasi sendiri buku layak donasi. Di peraturan yang baru, donatur diharuskan menyerahkan buku ke Satuan Kerja Badan Bahasa, sesuai dengan kriteria dan jenis yang telah ditetapkan. Perihal ini, Badan Bahasa tidak main-main karena donatur diharuskan mengisi formulir donasi dan surat pernyataan. Buku yang tidak sesuai kriteria akan dikembalikan lagi ke donatur.

Pak Menteri, bisakah Satker berlaku adil pada buku-buku yang akan diseleksi? Mengingat selama ini cukup banyak tuduhan pada buku yang dianggap mengajarkan ideologi/paham sesat/pornografi, dll.

Buku dikirim ke Satker Kemendikbud Terdekat

Kalau biasanya donatur cukup mengantar ke kantor pos, kali ini harus ke Satker Kemendikbud Terdekat. Terdekat di sini bukanlah selemparan batu (yang kalau kena jidat, jadi benjol), melainkan ke dinas pendidikan/badan bahasa terdekat. Di provinsi Jawa Timur hanya ada di kota Surabaya. Artinya donatur yang tinggal di Madura atau daerah lain di Jawa Timur, harus mengantar donasi ke kantor Satker di Surabaya.

Pak menteri, meski sudah ada jembatan Suramadu, jaraknya cukup jauh, menyita waktu dan biaya. Bukannya tak ikhlas, tetapi sistem ini justru tidak memberikan kemudahan sama sekali bagi donatur. Apalagi belum tentu buku yang dibawa lolos kurasi Satker. Lalu bagaimana dengan di daerah lain yang akses ke Satker juga jauh?

Perlu pak Menteri ketahui, donatur tidak hanya perseorangan saja. Ada pula pegiat Pustaka Bergerak yang membagikan sebagian koleksi mereka ke pustaka bergerak yang lain.

Penerima Buku

Di poin ini, sebagai pengelola pustaka bergerak, saya merasa keberatan. Penerima donasi adalah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang terdaftar di aplikasi Donasi Buku Kemendikbud. Sudah jelas kami bukan kandidat penerima buku karena belum menjadi TBM.

Gerakan kecil kami ini belum mampu mengisi lembar administrasi ijin operasional dari Menpan selaku instansi yang mengeluarkan surat ijin. Seperti IMB, Surat pajak bumi, NPWP, dll.

Kami melapak di mana saja, pinggir sawah, depan warung ayam geprek, belakang rumah, dan dimana saja anak-anak biasa bermain atau berkumpul. Saat ini tercatat kurang lebih 2500 simpul pustaka bergerak di seluruh Indonesia. Dari jumlah yang cukup fantatis untuk Negara yang disurvei minat bacanya rendah ini tidak semuanya TBM. Lalu bagaimana dengan nasib kami ini?

Pembatasan wilayah Donasi

Selain pembatasan penerima donasi, peraturan lain yang disesalkan adalah pembatasan wilayah donasi. Disebutkan Satker Kemendikbud menentukan penerima buku yang ada di wilayah kerjanya (dalam satu provinsi). Ketika pengirimannya dibatasi untuk dalam provinsi bagaimana teman-teman yang di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lainnya karena selama program FCL pengirim buku terbesar berasal dari Pulau Jawa. Selama ini, program FCL membuat buku-buku terdistribusi dengan baik, menyambangi mereka yang ada di kampung, pulau, gunung, perbatasan, kota, gang-gang sempit, hingga kolong jembatan.

Kemendikbud memang sudah memiliki aplikasi Donasi Buku yang dianggap cukup berhasil mendistribusikan buku-buku. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang belum menjadi TBM? Ia hanya melapak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kadang harus diusir karena tak memiliki ijin.

Pak Menteri, Program Gerakan Literasi Nasional yang dicanangkan kementerian bapak, membawa banyak harapan bagi pegiat literasi. Pun ketika FCL terancam dihentikan, kementrian bapak sigap ambil badan. Beberapa bulan ini program berjalan sebagaimana semestinya. Terima kasih banyak Pak Menteri.

Namun Pak Menteri, peraturan baru ini sangat tidak berpihak kepada penggerak literasi kecil seperti kami ini. Teman-teman pegiat dan donatur di berbagai penjuru Tanah air telah menyatakan ketidaksetujuan dan kesedihannya atas aturan ini. Beberapa di antara kami bahkan telah turun ke jalan, menyerukan kemerdekaan bagi FCL, kemerdekaan bagi anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengutip CNN Indonesia, negara dalam sepuluh tahun belakangan ini telah menganggarkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki pendidikan di dalam negeri.

Sayangnya peningkatan kualitas pendidikan belum sebanding dengan uang yang dikeluarkan pemerintah. Menkeu merujuk pada skor The Program for International Student Assessment (PISA) yang menempatkan Indonesia berada di peringkat ke 62 dari 72 negara. Sebagai gambaran, skor PISA digunakan untuk mengukur tiga indikator kualitas pendidikan, yakni; kemampuan matematika, ilmu sains, dan membaca.

Tuhan pun tahu, Pak Menteri juga tahu, apalagi kami di akar rumput, minat baca itu ada, tinggi malah. Hanya saja akses terhadap buku bacaanlah yang terbatas. Ya gimana mau membaca, kalau buku bacaannya gak ada, mau beli mahal, ga ada toko buku terdekat dan perpustakaan daerah pemerintah jauh. Free Cargo Literacy adalah salah satu jalan buku-buku menjangkau kami yang jauh dari hal tersebut. Jadi pak Menteri, mohon dikaji ulang peraturan baru ini.

Bagikan ini:

Menyukai ini:

Suka Memuat...
error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: